Terbitkan Edaran Penghematan di Lingkungan Kampus, Ini Langkah Efisiensi Ala IPB University
Sebagai bentuk dukungan kebijakan penghematan anggaran, IPB University melalui Wakil Rektor bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur menerbitkan Surat Edaran Penghematan Daya Listrik. Edaran ditujukan kepada pimpinan unit kerja di lingkungan IPB University.
Dalam surat edaran tersebut, Wakil Rektor bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur, Dr Alim Setiawan Slamet menjelaskan langkah-langkah penghematan/efisiensi penggunaan daya listrik.
Unit kerja-unit kerja yang memiliki fasilitas teaching industry/factory, green house, cool storage, dan mesin industri yang menggunakan motor listrik dengan daya listrik besar diimbau untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi jam operasional. Sementara bagi unit yang menggunakan fasilitas/peralatan tersebut untuk kegiatan income generating diwajibkan membayar tagihan beban listrik secara mandiri.
Lebih lanjut dalam edaran itu juga disebutkan pembatasan operasional lift. Gedung yang memiliki fasilitas dua unit lift, hanya dapat mengoperasikan satu unit lift per hari secara bergantian.
Diatur pula penggunaan pendingin ruangan (AC), lampu penerangan, dan perangkat listrik lain di ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas akademik lainnya. Penggunaan perangkat-perangkat tersebut disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan wajib dimatikan jika tidak diperlukan.
Pengaturan penggunaan AC di luar kegiatan akademik dimulai pada jam 10.00 s/d 16.00 WIB dengan pengaturan suhu antara 23-25°C atau disesuaikan dengan kebutuhan.
“AC harus dimatikan jika tidak diperlukan dengan mengutamakan penggunaan ventilasi udara/jendela. Ruangan yang menggunakan AC lebih dari satu unit diimbau untuk mengoperasikan maksimum 50 persen dari jumlah AC yang tersedia,” papar Dr Alim.
Selama jam kerja, penggunaan lampu penerangan di luar kegiatan akademik seperti ruang kerja, ruang rapat, dan lobi diupayakan tidak melebihi 50 persen dari kapasitas penerangan normal.
“Pimpinan unit kerja diharap menugaskan kepala tata usaha (KTU)/supervisor/teknisi untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah efisiensi di unit masing-masing,” jelas Dr Alim.
Selain itu, lanjutnya, pimpinan unit kerja bersama Direktorat Umum dan Infrastruktur (DUI) akan melakukan pengawasan untuk memastikan langkah-langkah efisiensi sudah dilakukan dengan baik.
Sebagai antisipasi terhadap penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, IPB University juga sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Tahun 2025. Edaran ini sesuai arahan Majelis Wali Amanat (MWA) pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB tahun 2025.
Sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan, yakni:
- Mengurangi belanja paket meeting di luar kantor/konsinyering dengan mengoptimalkan aktivitas rapat di dalam kantor. Dalam hal kegiatan yang bersifat penting dan mendesak yang harus dilakukan melalui kegiatan paket meeting di luar kantor, pelaksanaan kegiatan tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit koordinatif masing-masing (Rektor/Wakil Rektor/Sekretaris Institut/ Dekan/Kepala Badan/Kepala Lembaga).
- Membatasi belanja perjalanan dinas yang kurang prioritas dan tidak memberikan dampak langsung terhadap capaian output program/kegiatan. Dalam hal kegiatan yang bersifat penting dan mendesak yang harus dilakukan melalui kegiatan perjalanan dinas luar negeri, pelaksanaan kegiatan tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Rektor/Wakil Rektor IPB.
- Melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja operasional kantor dengan melakukan pembatasan alokasi pengadaan kendaraan operasional kantor, BBM, alat tulis kantor (ATK), pembelian peralatan elektronik/komputer/laptop, peralatan rumah tangga kantor, pembelian cinderamata, dan seragam serta mengurangi aktivitas lembur.
- Melakukan efisiensi penggunaan daya listrik, air, gas dengan cara mematikannya pada saat tidak digunakan.
- Kegiatan capacity building/work-life balance dan semacamnya dapat dilakukan dengan mengukur kemampuan anggaran yang tersedia pada unit kerja masing-masing, dan diadakan hanya di pulau jawa dengan ketentuan hanya menggunakan alat transportasi darat.
