Menakar Potensi dan Tantangan Danantara bagi Perekonomian Indonesia, Ini Penjelasan Pakar IPB University

Pemerintah Indonesia akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 sebagai upaya untuk mengelola aset strategis negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Danantara telah menjadi topik perbincangan hangat di berbagai kalangan, memunculkan harapan besar sekaligus kekhawatiran akan transparansi dan efektivitasnya dalam mengelola dana investasi negara.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Bambang Juanda mengatakan bahwa Danantara dirancang sebagai badan pengelola investasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset strategis negara dan menarik investasi, baik domestik maupun asing.

“Dengan dana yang disebut-sebut sangat besar, badan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, energi, dan sektor-sektor strategis lainnya,” ucapnya.

Namun, lanjut Prof Bambang, ada sejumlah kekhawatiran yang muncul, terutama terkait struktur pengawasan dan transparansi. 

Beberapa pihak mempertanyakan keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa Danantara tidak akan diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“Hal ini memunculkan dugaan bahwa pengelolaan dana besar ini dapat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi,” ujarnya.

Selain itu, tambah Prof Bambang, keputusan untuk melibatkan seluruh mantan presiden sebagai pengawas Danantara juga menuai beragam tanggapan. 

“Ada yang melihatnya sebagai langkah untuk menjamin kredibilitas lembaga ini. Namun ada pula yang mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan dan campur tangan politik dalam kebijakan investasi,” katanya.

Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, Prof Bambang mengatakan bahwa Danantara berpotensi membawa manfaat strategis bagi perekonomian nasional. 

Dengan sistem pengelolaan investasi yang baik, badan ini dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, sehingga memperkuat stabilitas ekonomi.

“Selain itu, Danantara dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis (jalan tol, pelabuhan, dan energi terbarukan), menarik investasi asing, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor produktif,” ucapnya.

Namun, lanjut Prof Bambang, jika tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, Danantara bisa menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi. 

“Risiko terbesar meliputi potensi penyalahgunaan dana, pengaruh politik yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan investasi, serta dampak sosial seperti penggusuran lahan tanpa perencanaan matang,” ucapnya.

Sebagai Pakar Ilmu Ekonomi IPB University, Prof Bambang menekankan bahwa pembentukan Danantara harus mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik dalam pengelolaannya. 

Dengan pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik, badan ini dapat menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Namun, tanpa regulasi dan pengawasan yang jelas, keberadaan Danantara bisa menjadi bumerang yang berpotensi merugikan rakyat dan perekonomian Indonesia,” ucapnya.

Prof Bambang menyampaikan bahwa IPB University akan terus melakukan kajian ilmiah terkait dampak Danantara bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

“Kami juga mendorong pemerintah untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan bebas dari kepentingan politik, agar cita-cita membangun ekonomi yang mandiri dan berdaya saing dapat benar-benar terwujud,” tegasnya. (dr)

Profil Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS

Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS, adalah Guru Besar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. Lulusan S1 dan S2 Statistika IPB serta meraih gelar Doktor di bidang Ekonomi dari University of Innsbruck, Austria, beliau memiliki keahlian dalam ekonomi perilaku dan eksperimental, keuangan publik, serta pembangunan ekonomi regional. 

Aktif dalam penelitian dan kebijakan, Prof. Bambang pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (S2/S3), anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal, serta ekonom regional di BKF Kemenkeu. Ia juga terlibat dalam berbagai penelitian strategis, termasuk kajian redenominasi rupiah, kebijakan pajak, dan digitalisasi sistem keuangan. Dengan lebih dari 30 publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus dan berbagai buku ekonomi, Prof. Bambang terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia.