Bahas Soal Energi Terbarukan, Wakil Ketua MPR RI Gelar Diskusi Bersama Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University
Sekolah Vokasi IPB University menjadi tuan rumah acara diskusi yang berfokus pada pentingnya penguatan demokrasi dan transisi energi terbarukan. Bertempat di Gedung Zeta, acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, H Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno, SH, MH, bertatap muka langsung dengan para dosen, organisasi kemahasiswaan (ormawa) dan mahasiswa dari seluruh program studi (prodi).
Forum yang digelar ini tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat akademik, tetapi juga menyoroti komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Dekan Sekolah Vokasi IPB University bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Dr Rina Martini menyampaikan, “Acara ini memperkuat demokrasi kita dengan melibatkan akademisi, bukan hanya sebagai perwakilan, tetapi juga sebagai penjaga kesejahteraan Indonesia,” ujarnya.
Dr Rina menekankan pentingnya peran IPB University dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran lingkungan dan keberlanjutan. “Sekolah Vokasi IPB University berkomitmen untuk melahirkan tenaga profesional yang siap menghadapi tantangan ekonomi hijau, energi terbarukan, dan ketahanan pangan,” tambahnya.
Topik transisi energi menjadi perhatian khusus dalam diskusi ini. Ketua Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB University, Dr Beata Ratnawati, menjelaskan tentang peran akademisi dalam mengatasi tantangan energi dan emisi karbon di Indonesia. Menurut Dr Beata, upaya ini dapat dilakukan melalui pengelolaan karbon yang efektif serta penggunaan energi listrik yang lebih ramah lingkungan.
“Setiap sektor mengonsumsi energi dan menyumbang emisi karbon. Dengan pengelolaan karbon melalui pasar wajib dan sukarela, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap iklim,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa transisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik merupakan langkah penting dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. “Akademisi dan pembuat kebijakan harus bersinergi untuk mempercepat peralihan energi ini,” tegas Dr Beata.
Dalam sesi utamanya, Wakil Ketua MPR RI, H Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno mengajak perguruan tinggi untuk terlibat secara aktif dalam diskusi dan riset terkait energi terbarukan. “Peralihan energi adalah suatu keharusan, bukan pilihan,” tegasnya.
Eddy menegaskan bahwa semua elemen masyarakat harus terlibat dalam mempercepat transisi energi, khususnya di bidang akademik yang memiliki sumber daya riset dan inovasi.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi sumber daya alam Indonesia, seperti nikel, yang dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti baterai kendaraan listrik. “Jika kita mampu mengolah nikel menjadi baterai, nilai ekonominya bisa meningkat hingga 300 kali lipat,” paparnya. Ia menambahkan bahwa hal ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Selain diskusi mendalam, acara ini juga menghadirkan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber. Beberapa mahasiswa mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pajak karbon serta dukungan pemerintah terhadap inovasi energi terbarukan.
Menanggapi hal tersebut, Eddy menjelaskan bahwa kebijakan pajak karbon, meskipun dihadapi dengan resistensi, merupakan langkah yang perlu diambil untuk mendorong perusahaan agar beralih ke sumber energi yang lebih bersih. “Pajak karbon perlu diterapkan agar kita dapat mengendalikan emisi dan melangkah ke arah yang lebih hijau,” jelasnya, sembari menekankan bahwa pajak ini akan memberi insentif bagi perusahaan untuk mulai berinvestasi dalam energi terbarukan.
Dengan terselenggaranya acara ini, Sekolah Vokasi IPB University menunjukkan komitmennya dalam membentuk mahasiswa yang siap menyongsong masa depan dengan semangat keberlanjutan dan demokrasi yang kuat. Kegiatan ini mencerminkan peran vital perguruan tinggi dalam menciptakan sinergi antara dunia akademik, pemerintahan, dan industri dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. (NPA/Rz)
