Perdalam Wawasan Mahasiswa Soal Perhutanan Sosial, IPB University Adakan Kuliah Umum

Perdalam Wawasan Mahasiswa Soal Perhutanan Sosial, IPB University Adakan Kuliah Umum

Perdalam Wawasan Mahasiswa Soal Perhutanan Sosial, IPB University Adakan Kuliah Umum
Berita

Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University adakan kuliah umum bagi program sarjana pada mata kuliah Kehutanan Masyarakat. Kuliah umum tersebut berlangsung pada 17/5 secara daring.

Kuliah umum ini dihadiri oleh tiga narasumber yang memiliki kompetensi dan keahlian yang luar biasa dalam bidang kehutanan sosial. Mereka adalah Dr Mahfuz, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dr. HAS Chadir Syam, Bupati Maros, serta Dr Dede Rohadi, pakar di proyek Strengthening Social Forestry (SSF).

Dr Mahfudz membahas dinamika dan tantangan yang dihadapi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Dr Mahfudz mengungkapkan bahwa perhutanan sosial memiliki dampak jangka pendek, menengah, dan panjang, seperti perbaikan sistem, peningkatan ekonomi domestik, dan penurunan konflik tenurial.

“Program perhutanan sosial juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan kesetaraan gender. Sinergi antara program, komitmen pimpinan daerah, dan pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan,” jelasnya.

Dr Chadir Syam menjelaskan mengenai perkembangan perhutanan sosial yang ada di Kabupatn Maros. “Perhutanan sosial di Kabupaten Maros meliputi area seluas 3.190 hektar yang terdiri dari 21 kelompok perhutanan sosial (KPS) dan 45 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang melibatkan 1.096 kepala keluarga,” tuturnya.

Ia mengatakan, pada lahan tersebut dikelola 12 jenis komoditas seperti aren, madu, kopi, dan durian. Pemerintah daerah memainkan peran dalam mendorong sinergitas pemangku kepentingan, mengintegrasikan program pengembangan usaha perhutanan sosial dalam rencana pembangunan daerah, serta memperkuat peran koordinatif Sekretaris Daerah.

Sementara, Dr Dede Rohadi menjelaskan mengenai proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia, yang dilaksanakan oleh Bank Dunia. Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut memiliki durasi lima tahun dengan dana hibah sebesar USD 14.317.909.

“Tujuan proyek adalah meningkatkan hak akses dan memperkuat manajemen masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan yang dialokasikan untuk perhutanan sosial, dengan target luas area yang diberikan kepada masyarakat, luas area yang dikelola dengan praktik pengelolaan lanskap berkelanjutan, serta mitigasi gas rumah kaca serta memberikan manfaat bagi 150.000 orang, termasuk 30 persen perempuan,” ungkapnya.

Dr Dede juga mengungkapkan dalam pelaksanaan proyek, teridentifikasi beberapa pembelajaran penting. Peran pendamping atau penyuluh diakui sebagai elemen kunci, namun terbatasnya jumlah dan kapasitas mereka menjadi tantangan. “Strategi untuk mengatasi hal ini mencakup rekrutmen, pemberdayaan penyuluh non-perhutanan sosial, dan pelatihan yang berkelanjutan,” ungkapnya. (*/Lp)