Outlook Pangan dan Pertanian Indonesia 2024: Membangun Gagasan Strategi Kebijakan Pangan dan Pertanian

Outlook Pangan dan Pertanian Indonesia 2024: Membangun Gagasan Strategi Kebijakan Pangan dan Pertanian

Outlook Pangan dan Pertanian Indonesia 2024: Membangun Gagasan Strategi Kebijakan Pangan dan Pertanian
Berita

Di tahun 2024, transisi kepemimpinan nasional tentu akan membawa pengaruh pada kebijakan-kebijakan strategis pangan dan pertanian di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, sektor pangan dan pertanian juga dihadapkan pada kondisi guncangan geopolitik global, ancaman perubahan iklim, serta pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA) IPB University mengadakan “The 41st Strategic Talks: Outlook Pangan dan Pertanian Indonesia 2024” dalam rangka menghimpun pemikiran para ahli untuk membangun gagasan strategi kebijakan dalam tata kelola pangan dan pertanian Indonesia ke depannya. Kegiatan tersebut diadakan secara daring, pada Selasa, 23/1.

The 41st Strategic Talks kali ini dibuka oleh Prof Ernan Rustiadi selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim IPB University. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan kembali mengenai visi Indonesia dalam penyelenggaraan pangan yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2012.

“Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Maka dari itu, perlu diperjelas mengenai perwujudan usaha Indonesia dalam mencapai ketiga visi tersebut,” ujar Prof Ernan.

Guru Besar Bidang Ekonomi Makro IPB University, Prof Hermanto Siregar menyampaikan materi terkait outlook perekonomian Indonesia 2024. Ia menjelaskan bahwa perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan 2023 dimana volume trade akan cenderung menurun dan tingkat harga akan bergantung pada perkembangan kondisi geopolitik global.

“Menyikapi kondisi perekonomian tersebut, maka pada sektor pertanian harus ada peningkatan produksi yang signifikan, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, sawit, karet dan yang lainnya,” ungkap Prof Hermanto.

“Isu lainnya yang penting adalah terkait kesejahteraan petani. Selain dari penjaminan subsidi, reforma agraria wajib berjalan secara efektif agar marginalisasi atau fragmentasi lahan tidak terus terjadi,” tambahnya.

Sementara itu, Guru Besar di Bidang Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung, Prof Bustanul Arifin menerangkan pentingnya upaya pemerintah untuk berkomitmen pada strategi perubahan di bidang pertanian menuju pertanian berkelanjutan. Strategi ini dapat ditempuh melalui perubahan teknologi, pertanian organik, dan pola tanam ramah lingkungan.

“Dengan pengembangan sustainable agriculture ini, kita akan mempunyai skema alternatif yang lebih baik dan adaptif terhadap perubahan iklim,” jelasnya.

Narasumber lainnya, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr I Ketut Kariyasa menyampaikan materi terkait Program Strategis Pertanian dan Pangan. Ia mengungkapkan, pada tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema “Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

“Dengan tema tersebut, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerjemahkannya pada empat program kerja, yaitu pertama, program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Ketiga, program pendidikan dan pelatihan vokasi. Keempat, program dukungan manajemen,” ucapnya.
(NZR/Lp)