PKSPL IPB University bersama Kemenhub Laksanakan Diklat Ahli Kepelabuhanan Angkatan 44
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI terus berusaha perkaya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang kepelabuhanan. Upaya tersebut salah satunya ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan ahli kepelabuhanan angkatan 44 di Jakarta.
Prof Yonvitner, Kepala PKSPL IPB University menyampaikan bahwa kepelabuhanan dan logistik merupakan bagian dari kompetensi tiga mandat IPB University seperti pertanian, kelautan dan biosains. Salah satu kontribusi IPB University di sektor maritim ialah dengan konsisten menyelenggarakan diklat ahli kepelabuhanan.
“Hingga saat ini, PKSPL IPB University telah telah meluluskan lebih dari 1.500 alumni yang kompeten dan tersertifikasi dalam mengoperasikan pelabuhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2009,” ungkapnya.
Menurut Prof Yonvitner, SDM merupakan aset penting dalam membangun perekonomian Indonesia. SDM dan sumber daya alam adalah dua komponen penting dalam kehidupan. Bahkan menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Jika tak keduanya tak sejalan, akan berakibat memburuknya kehidupan bernegara.
“Dari kondisi itu, pengayaan kompetensi dan pemahaman di bidang maritim penting dilakukan. Melalui Diklat Ahli Kepelabuhanan ini, PKSPL IPB University menyiapkan SDM transportasi untuk menjawab tantangan maritim di masa depan. Harapan kami, usai diklat ini, para peserta dapat menelurkan informasi dan ilmu yang didapat, sehingga terjadi transformasi SDM di lingkungan kepelabuhanan,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt Renaldo menyambut baik atas diselenggarakannya pelatihan ini. Ia mengatakan, “Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi terbangunnya SDM transportasi laut yang berkualitas, khususnya di bidang kepelabuhanan demi terselenggaranya sistem kepelabuhanan yang andal, berdaya saing, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan zaman.”
Ia berharap dari diklat ini dapat dihasilkan rekomendasi yang menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di daerah maupun pusat, mencakup geopolitik nasional dan memperkecil gap regulation. Hal itu demi terwujudnya pembangunan nasional sektor maritim, khususnya transportasi laut dan logistik.
“Tidak dapat dimngkiri, bahwa elemen SDM menjadi hal terpenting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan poros maritim serta transformasi di bidang kepelabuhanan,” tutupnya. (RAR/Rz)
