Rektor IPB University: Prediksi dan Inklusi, Kata Kunci Tingkatkan Ketahanan Pangan Indonesia
Rektor IPB University, Prof Arif Satria menyampaikan terdapat dua kata kunci untuk membangun pertanian dan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat. Kata Kunci tersebut adalah prediksi dan inklusivitas untuk memperkuat sektor pangan.
Prediksi yang dimaksud adalah melalui teknologi dan inovasi yang menjadi kekuatan pertanian Indonesia sekaligus dalam menghadapi percepatan transformasi pertanian yang lebih presisi.
“Pertanian yang lebih maju harus dimulai dari inovasi, karena pendapatan per kapita suatu negara berkorelasi erat dengan skor Global Innovation Index yang tinggi. Dengan tingkat ekonomi juga berkorelasi positif,” katanya dalam AP Dialog Rumah Kebangsaan dengan tema ‘Penguatan Kemitraan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dari Hulu ke Hilir di Indonesia’ di Griya Arifin Panigoro, Jakarta.
“Teknologi berbasis kecerdasan buatan dan 4.0 harus dikembangkan untuk menghadapi tantangan percepatan transformasi, sehingga dapat mengatasi masalah dari sisi perbenihan dan dari sisi pasca panen yaitu food loss,” paparnya.
Sementara, menurut Prof Arif, prinsip inklusivitas ditujukan bagi petani-petani kecil melalui perlindungan lahan. Semua pihak dari berbagai kelas dirangkul bersama untuk membangun pertanian.
“Kita harus membangun pertanian dengan merangkul semua kelas berbasis pada pengalaman dunia ketiga seperti Indonesia. Petani besar didorong, yang tengah dibesarkan dan yang kecil dilindungi sehingga semua tersentuh,” tambah dia.
“Prinsip inklusivitas harus didorong agar percepatan transformasi 4.0 menjadi lebih tidak homogen,” lanjutnya.
Prof Arif menekankan, pengembangan teknologi dapat menyelesaikan masalah di tingkat hulu dan hilir sekaligus masalah inklusivitas lahan. Pada level pasca panen, teknologi dapat menekan angka food loss menjadi tiga persen sehingga terjadi peningkatan ketersediaan pangan delapan persen.
“Sedangkan pada sisi lahan, teknologi dapat menciptakan platform untuk memonitor konversi lahan secara presisi, sehingga dapat memberikan kerangka eksekusi yang lebih baik di lapangan bagi lahan-lahan produktif. Di samping mendorong kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan,” tukas Prof Arif. (MW/Rz)
