Prof Budy Wiryawan Kembangkan Inovasi Aplikasi Pendataan IKAN untuk Keberlanjutan Perikanan
Dalam pengelolaan sumber daya perikanan, data merupakan dasar formulasi kebijakan. Kurangnya data bisa dilakukan dengan pengkajian melalui dua pendekatan, yakni data limited fisheries dan citizen science. Untuk itu, Guru Besar IPB University, Prof Budy Wiryawan mengembangkan sistem pendataan perikanan yakni aplikasi Inisiatif Kolaborasi Pendataan Perikanan (IKAN).
“Saat ini pendataan perikanan didominasi oleh pemerintah atau otoritas perikanan. Padahal, data itu lebih banyak. Ide aplikasi ini adalah bagaimana kita menghubungkan antara science to policy. Jadi science bukan hanya dilakukan para peneliti, tapi juga oleh masyarakat, termasuk nelayan. Itu yang sedang kita upayakan untuk mendukung kebijakan perikanan yang lebih baik,” ujar Prof Budy saat Konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University, (22/6).
Aplikasi tersebut, kata dia, sebagai upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat untuk bisa mendata yang tentunya bisa diakui oleh otoritas atau pemerintah, bahkan bisa digunakan pebisnis sekalipun. “Aplikasi ini juga telah diuji coba pada beberapa pelabuhan di pantai utara Jawa, yakni Tegal, Rembang, Pati dan Lamongan,” imbuhnya.
Sebagai bentuk kelanjutan program berbasis citizen science tersebut, Guru Besar IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) itu juga mengembangkan aplikasi IKAN menjadi Crowd Data Crawling (CDC) melalui pendanaan program Kedai Reka.
“Kami bersama mitra mendapatkan pendanaan matching fund Kedai Reka tahun 2023 untuk inovasi CDC. Aplikasi ini memungkinkan pengumpulan informasi perikanan dari berbagai website dalam waktu singkat, tepat dan akurat. Aplikasi ini juga dimanfaatkan oleh praktisi bisnis perikanan serta mendukung pengelolaan perikanan,” jelasnya.
Data yang diperoleh, sambung Prof Budy, dapat digunakan sebagai kajian di sektor perikanan dan untuk penyusunan strategi pemanfaatan sumber daya ikan atau harvest strategy. Dalam penyusunannya, operating model merupakan domain dari peneliti dan akademisi, yakni analisis data dan simulasi. Sementara pengambilan keputusan untuk mengendalikan aktivitas penangkapan dan jumlah tangkapan spesies ikan tertentu merupakan kewenangan pengelola perikanan.
Selain itu, Prof Budy menambahkan, terbatasnya data dan informasi saat ini menyebabkan pengukuran dampak kawasan konservasi (KK) bagi perikanan belum menjadi prioritas. Padahal, keberadaan KK sangat mendukung pengelolaan sumber daya perikanan dengan pendekatan ekosistem. Keterbatasan ini juga yang menyebabkan mayoritas pengelolaan KK yang ada saat ini tidak secara spesifik didesain untuk tujuan pengelolaan perikanan.
“Tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan KK dan perikanan adalah mensinergikan strategi dan program konservasi ekosistem laut dan keanekaragaman hayati. Dengan lebih memperhatikan perlindungan sumber daya ikan di dalam KK pada suatu wilayah pengelolaan perikanan (WPP),” ungkapnya.
Prof Budy menjelaskan, salah satu model untuk menilai keberlanjutan perikanan skala kecil yang telah berhasil digunakan adalah dengan Model Keberlanjutan Sustainable Livelihood Assessment (SLA) Perikanan. Model yang tengah ia kembangkan bersama peneliti lainnya ini dirancang untuk mengintegrasikan data sosial, ekonomi dan ekologi untuk memberikan penilaian komprehensif tentang keberlanjutan perikanan.
“Dengan demikian, pengelolaan perikanan dan pengelolaan kawasan konservasi seharusnya berdampak positif bagi kondisi sosial ekonomi, melalui peningkatan resiliensi nelayan. Kondisi sosial ekonomi dan resiliensi tidak hanya sekedar kesejahteraan yang masa lalu diindikasikan dengan penguasaan aset yaitu kapal dan alat tangkap modern atau membuat hasil tangkap meningkat dan masyarakat sejahtera, tetapi harus juga memperhatikan aset sumber daya manusia dan sosial yang saling berkaitan,” pungkasnya. (Rz)
