PKSPL IPB University dan Pemprov Jawa Tengah Ingin Masyarakat Pesisir Tangguh Hadapi Perubahan Iklim

PKSPL IPB University dan Pemprov Jawa Tengah Ingin Masyarakat Pesisir Tangguh Hadapi Perubahan Iklim

pkspl-ipb-university-dan-pemprov-jawa-tengah-ingin-masyarakat-pesisir-tangguh-hadapi-perubahan-iklim-news
Berita

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan ini diselenggarakan terkait dengan rencana implementasi program Pemberdayaan Nelayan untuk Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan atau Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability (Focus).

Focus adalah program yang lahir dari proses kokreasi antara Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) dengan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (berafiliasi dengan Hivos), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan PKSPL IPB University. Program ini bertujuan untuk membangun pengelolaan pesisir terpadu untuk sistem pangan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan termasuk perempuan di wilayah Jawa Tengah.

Program Focus mengupayakan adanya partisipasi yang lebih kuat dari penduduk pesisir di wilayah sasaran di Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan perencanaan sumber daya pesisir, advokasi untuk mempromosikan keseimbangan yang lebih berkelanjutan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut dan kegiatan untuk meningkatkan rantai nilai lokal di tingkat lokal.

Focus dijalankan dengan format konsorsium yang dipimpin oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, beranggotakan WALHI, KIARA dan PKSPL IPB University. Elemen intervensi utama yang dilakukan Focus hingga 2026 antara lain mencakup lobi dan advokasi, peningkatan kapasitas, kampanye kolektif, pemantauan dan evaluasi, pendekatan kelembagaan dan koordinasi kemitraan antar-pihak.

Dalam pertemuan ini, Andy Afandy selaku Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan PKSPL IPB University menyampaikan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan kenaikan permukaan air laut di beberapa wilayah pesisir di Indonesia. Kawasan pesisir Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik pada ekosistem pesisir maupun penghidupan masyarakat nelayan.

“Sebagai awal dari program, tim PKSPL IPB University akan mengumpulkan informasi dan data mengenai aspek tata kelola pesisir dan aspek pembangunan berkelanjutan serta mengidentifikasi gap terkait kedua aspek tersebut. Hasil pengolahan data, akan menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan nantinya,” tambah Andy.

Focus dan PKSPL IPB University terus berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs poin 2, 3, 13, 14 dan 17.

Dalam kesempatan yang sama, Yusmanto selaku Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan, “Terkait isu dan permasalahan pengelolaan pesisir sepanjang Pantura mulai dari Brebes sampai dengan Rembang, Provinsi Jawa Tengah telah banyak berkolaborasi dengan donor baik dari dalam dan luar negeri.”

Permasalahan utamanya, lanjut dia, adalah adanya abrasi dan akresi. Kadang akresi lebih banyak daripada abrasi, sehingga Provinsi Jateng merasa beruntung karena kawasan pesisir bertambah. Namun, hal itu terjadi pada tahun 2010, sementara saat ini, perubahan iklim menyebabkan kebalikannya. Abrasi sudah mencapai 5-6 km sehingga banyak lokasi mengalami rob, bahkan beberapa lahan pesisir hilang.

“Maka, Pemprov Jawa Tengah menyambut baik kedatangan tim Focus dan PKSPL IPB University. Kami berkomitmen untuk mendukung program ini,” ujar Yusmanto. Ia  juga menawarkan fasilitas ruang kerja untuk tim Focus selama menjalankan program di Jawa Tengah.

Pertemuan ini dihadiri oleh Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).  (*/Rz)