IPB Sampaikan Pokok-Pokok Pemikiran Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
Tahun ini, tepat 100 tahun momentum kebangkitan nasional, Indonesia masih melakukan perjuangan . Perjuangan tentu saja bukanlah melawan penjajahan fisik, namun perjuangan untuk melawan penjajahan ekonomi kemiskinan dan dampak negatif lain karena pengaruh globalisasi. "Arus globalisasi yang mengusung paham kapitalisme telah menimbulkan banyak dampak negatif berupa permasalahan-permasalahan di berbagai negara terutama negara-negara berkembang," ungkap Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof.Didin S. Damanhuri dalam Seminar Memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional : Pokok Pemikiran IPB "Pembangunan Pertanian dan Pedesaan untuk Kesejahteraan Rakyat Sabtu (17/5) di IPB International Convention Center.
Permasalahan yang mendominasi saat ini, kata Prof. Didin, terjadinya degradasi lingkungan dan deplesi sumberdaya alam yang tinggi. Ini karena pemanfaatan sumberdaya alam baik hutan, laut, lahan pertanian, mineral dan air yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (ekologi), kelanjutan produksi dan dampak sosial.
"Akibatnya, rakyat Indonesia harus menanggung biaya sosial dan biaya ekologi yang sangat besar dalam bentuk bencana alam, krisis ekonomi. Disamping kesenjangan yang sangat besar antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin," kata Prof. Didin. Sekitar 17 persen dari total rakyat Indonesia miskin. Salah satu faktor mendasar penyebab kemiskinan ini adalah lemahnya akses sebagian besar penduduk terhadap sumberdaya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya.
Lalu, Prof. Didin menyampaikan pokok pemikiran IPB terkait bidang energi, pangan, ekologi, kemiskinan, dan agraria. Prof. Didin menyampaikan paradigma baru pembangunan -berkeadilan, berdaulat dan berkelanjutan- yang harus diusung untuk membangkitkan pertanian dan pedesaan Indonesia yang sedang terpuruk. Paradigma baru ini bersendikan ciri-ciri antara lain: membangun pelaku ekonomi berbasis luas, memanfaatkan sumberdaya lokal, mengindahkan dan meningkatkan daya dukung, membangun kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal, berbasis keunikan atau keunggulan lokal, devolusi kewenangan pengelolaan energi dan sumberdaya alam, serta teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran.
"Paradigma baru ini membutuhkan peran negara dan pasar secara proporsional, tepat guna dan bijak," tandas Prof. Didin. Penting, menciptakan kebijakan fiskal progresif yang membangun infrastruktur pertanian dalam arti luas dan pedesaan. Ditopang kebijakan moneter tepat dan pergeseran dari kebijakan sistem perbankan berbasis cabang ke sistem perbankan berbasis unit. Sistem perbankan ini mengembangkan kebutuhan kredit berdasarkan stimulus lokal.
Oleh karena itu, diperlukan pengarahan kembali (redirecting) strategi dan kebijakan pembangunan yang diharapkan mencapai bangsa mandiri, didukung pertanian dan pedesaan tangguh.
Dalam sejarah pembangunan pertanian, IPB telah andil menggagas program revolusi hijau. IPB menginisiasi konsep Bimas yang menghantarkan swasembada beras Indonesia. Tahun 1973, IPB kembali membuat sejarah dengan lahirnya indikator pengukuran kemiskinan dari Sajogyo yang masih digunakan hingga sekarang. Masih banyak lagi kontribusi IPB pada pembangunan nasional.
Dengan berbagai krisis pangan, energi, ekologi, serta kemiskinan dan pengangguran, IPB dengan modal inteletualnya dituntut untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini. "Oleh karena itu pada momentum 100 tahun kebangkitan nasional ini, IPB bermaksud menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan krisis-krisis di tingkat nasional, yang selanjutnya dilanjutkan dengan usulan kerangka baru yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian krisis tersebut," kata Ketua Panitia Seminar 100 Tahun Kebangkitan Nasional sekaligus Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB, Dr. Arif Satria.
Pokok-pokok pemikiran IPB tersebut dibahas dan didiskusikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Dr. Hasanuddin Ibrahim, Dirjen RPLS Departemen Kehutanan Dr. Sunaryo, Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia Dr. B.S Kusmuljono, Koordinator Tim bidang Ekologi IPB Dr. Soeryo Adiwibowo dan Direktur Pemberdayaan Masyakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan Dr. Sudirman Sa'ad.
Sebagai moderator pada sesi pembahasan dan diskusi tersebut Wakil Rektor IPB bidang Riset dan Kerjasama, Dr. Anas Miftah Fauzi. Kegiatan ini dibuka Rektor IPB, Dr.Herry Suhardiyanto dan menghadirkan pembicara kunci Kepala Badan Pertanahan Nasional, Dr. Joyo Winoto. (ris)
