Eksplorasi dan Penghematan Biaya Ekspor Impor BBM, Kurangi Dampak Kenaikan BBM
Terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sekarang, Direktur Intercafe Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr.Iman Sugema mengatakan pemerintah perlu mengambil beberapa langkah tepat diantaranya peningkatan produksi melalui pengaktifan kembali kilang minyak ground field dan penghematan dalam ekspor impor minyak. Kebutuhan minyak Indonesia sekitar 2,1 juta barel per hari, sedangkan produksi nasional 1 juta barel per hari. "Pemerintah bisa meningkatkan produksi dengan mengaktifkan kilang minyak ground field yang kemarin kontraknya terputus. Dari eksplorasi kilang minyak itu akan diperoleh 1 juta barel per hari," kata Dr.Iman dalam Rountable Disscusion Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap Pertanian Indonesia Selasa (6/5) di Ruang Sidang Rektor Gedung Andi Hakim Nasoetion. Walau menurut Dr. Iman hal ini akan mengeluarkan cost, namun dengan harga minyak 120 dollar per barel dunia, Indonesia akan mendapat surplus.
Langkah kedua penghematan dalam ekspor impor minyak. "Pemerintah bisa menghemat biaya ekspor-impor minyak sebesar 8 dollar, yakni 5 dollar dari biaya ekspor dan 3 dollar dari biaya impor," ujar Dr. Iman.
Menurut Dr. Iman, masyarakat yang tinggal pedesaan khususnya pesisir, paling berat merasakan dampak kenaikan BBM dibanding masyarakat perkotaan. Tahun 2007 jumlah kemiskinan di pedesaan mencapai 18 persen dan perkotaan 11 persen. Ini disebabkan pendapatan petani tetap. Sisi lain, barang-barang konsumsi dan biaya transportasi naik. "Kenaikan BBM pada tahun 2005 yang mencapai sekitar 150 persen masih dirasakan dampaknya. Ditambah rencana pemerintah menaikkan BBM pada tahun 2008 ini tentu makin mempertajam kemiskinan di pedesaan dan pesisir," jelas Dr. Iman.
Dr. Iman menyarankan pemerintah meng –update– data masyarakat miskin yang berhak mendapatkan dana bantuan langsung pemerintah. Ini supaya dana bantuan sampai tepat sasaran dan akurat. Sebab, data yang dipakai saat ini masih menggunakan data tahun 2005. Dengan data itu pun, 20 persen masyarakat miskin tak mendapatkan bantuan pemerintah. "Ada kemungkinan orangnya telah meninggal, pindah tempat, orang miskinnya bertambah. Apalagi masyarakat kota yang homeless dan tinggal dikontrakan sulit terdata," tandas Dr. Iman.
Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), Prof.Tridoyo Kusumastanto menambahkan pukulan lebih telak akan dialami masyarakat tinggal di pesisir. "Sebab, sekitar 60 persen komponen input atau modal usaha mereka berasal dari bahan bakar minyak. Kenaikan BBM kian mempersulit usaha mereka, terlebih yang tinggal di pulau-pulau kecil terpencil," kata Prof.Tridoyo.
Prof. Tridoyo mengusulkan beberapa alternatif kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk meringankan beban nelayan di pesisir. Alternatif kebijakan yang dapat ditelaah ada empat poin. Pertama, seharusnya pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan memiliki grand design dan action program pengelolaan pembangunan perikanan nasional yang mampu merespon perubahan yang terjadi di lokal, nasional, regional maupun global. Kedua, memperjelas dana kompensasi nelayan yang dialokasikan dalam APBN. " Sebaiknya dana kompensasi tersebut dimanfaatkan secara bijaksana khususnya untuk program-program yang meningkatkan daya saing dan pengembangan sistem atau teknologi alternatif yang menekan ekonomi biaya tinggi," kata Prof. Tridoyo. Misalnya, rumpon, sea farming dan penyaluran BBM. Terkait sea farming, IPB telah merintis teknologi ini di kepulauan seribu dan diadopsi daerah Bangka Belitung.
Ketiga, penataan sistem produksi perikanan dan pemasaran yang lebih efesien dan kompetitif. Termasuk pengembangan kemampuan pengembangan budidaya tawar, payau dan laut yang lebih hemat BBM. Ditambah aparat penegak hukum menindak dan memberantas illegal fishing serta pungutan liar yang membebani nelayan.
Keempat, pemerintah perlu mengembangkan sistem pengelolaan perikanan maupun program pelestarian sumberdaya ikan melalui restocking atau sea farming. Terutama untuk jenis ikan yang tidak bermigrasi. Diskusi ini dimoderatori Direktur Riset dan Kajian Strategi IPB, Dr. Arif Satria (ris)
