BEM KM IPB Tolak Liberalisasi Pertanian

Apa dampak yang paling signifikan kebijakan impor beras yang ditempuh pemerintah bagi petani menjelang panen raya pada bulan Februari mendatang? 80Apakah kebijakan tersebut suatu langkah yang dirasa memang perlu dengan alasan untuk menekan laju inflasi, adanya bencana alam, banjir, ancaman gagal panen, dll. Atau hanya sebuah percaturan politik dalam kancah perdagangan dunia menuju liberalisasi pertanian Indonesia?

Menyikapi permasalahan tersebut, dalam berkontribusi terhadap persoalan pertanian Indonesia serta mengangkat nasib petani Indonesia yang notabenenya petani buruh, Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM KAM IPB) menggelar diskusi tertema “Nasib Petani di Tangan Importir Beras” berlangsung di Auditorium Rektorat Kampus IPB Darmaga (23/1).

Acara dibuka oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc. Turut hadir pada kesempatan itu Toni Firman Kurniawan selaku perwakilan dari Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia dan Hendry Saragih koordinator la Via Campusina sekaligus sekretaris Jendral Federasi Serikat Petani Indonesia.

Acara diskusi yang berlangsung selama tiga jam itu menghasilkan tiga pernyataan sikap BEM KM IPB terhadap kebijakan impor beras. Ketiga penolakan itu berbunyi: bahwasanya BEM KM IPB menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintahan SBY-JK, menolak segala bentuk liberalisasi pertanian di Indonesia, dan menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tani.

Di sisi lain, Prof. Dr. Ir. Ahmad Ansori Mattjik ketika ditanya mengenai pernyataan apakah setuju atau menolak impor beras, ia tidak mengatakan setuju atau tidak. Sebagai akademisi, ia justru bertanya balik apakah betul Indonesia ini sedang mengalami kelangkaan beras atau permasalahan proses distribusi yang tersendat? Menurutnya sudah saatnya bangsa Indonesia memperbaiki sesuatu yang seharusnya diperbaiki. Misalnya saja pengambilan keputusan yang didasarkan pada data statistik dari Bulog, Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan tentang impor beras.

”Apakah data pengambilan keputusan tersebut sudah valid? jika belum perbaiki data tersebut!”, begutu jelasnya di depan forum. ”Sebab sebagai orang statistik setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan data” begitu jelas pakar statistik IPB ini. (Nwi).