Para Pakar Tata Ruang Bicara Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan di IPB University, Ini Kata Rektor
Para pakar tata ruang dari berbagai perguruan tinggi, kementerian, dan pemerintah daerah berkumpul untuk membicarakan perencanaan dan pembangunan perkotaan di IPB University, 17/10. Kegiatan ini dikemas dalam The 46 th Strategic Talks, ‘Dinamika tata Ruang Dan Perencanaan Serta Pembangunan Perkotaan Di Indonesia’.
Pakar yang hadir berasal dari IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Padjadjaran, Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), Institut Akuntan Publik Indonesia, Penjabat (Pj) Walikota Bogor, Pj Bupati Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Rektor IPB University, Prof Arif Satria pada kesempatan itu menyampaikan bahwa perencanaan dan pembangunan perkotaan merupakan aspek vital yang harus diperhatikan semua pihak. Menurutnya, para pihak harus betul-betul memikirkan bagaimana perencanaannya seperti apa.
“Kita harus belajar ke Cina yang sangat baik dengan perencanaan jangka panjangnya. Di Indonesia, perencanaan dilakukan setelah sistem politik terjadi dan baru akan masuk ke perencanaan lima tahunan,” kata Prof Arif.
Rektor IPB University itu menyoroti rentannya perencanaan dan pembangunan yang terjadi saat ini yang bergantung pada otonomi daerah. Ia menyebutkan dalam penelitian pakar IPB University, dampak otonomi daerah ini cenderung lebih banyak eksploitasi daripada pengelolaan. Menurutnya, daerah tidak memiliki visi perencanaan yang baik sehingga pembangunan daerah tidak berkesinambungan dengan perencanaan dari pusat.
Rektor sangat mendukung para pakar berkumpul untuk melakukan kajian, termasuk terkait perencanaan dan pembangunan dengan aspek yang dikaji tentang evaluasi otonomi daerah yang sudah berjalan selama 25 tahun.
Tidak hanya itu, Prof Arif Satria juga menyoroti tentang masih adanya eksploitasi yang berlindung di bawah undang-undang. Sebut saja undang-undang perlindungan pertanian berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut, konversi lahan dibatasi sampai 20 persen, sehingga yang terjadi adalah undang-undang sebagai ‘alat’ untuk mengonversi, padahal semangatnya untuk melindungi.
“Contoh lainnya, yaitu keinginan untuk menyelamatkan lahan pertanian di sekitar Kampus IPB University dan ternyata lahan pertanian tersebut diperuntukan untuk lahan pemukiman,” kata Prof Arif Satria.
Turut hadir Reni Widyawati, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menyampaikan, kegiatan talk show ini dapat memberikan hasil positif dan bisa memberikan masukan untuk kabinet mendatang.
Reni menyebutkan bahwa dalam rencana tata ruang, akan ada kota-kota untuk pusat pertumbuhan baru guna mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Hal tersebut termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi bagian dari pusat pertumbuhan baru yang akan menjadi kawasan strategis nasional.
Sementara, Pandu Gunadi Atmosukarto, Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumberdaya Air Kementerian PUPR menyampaikan beberapa tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan ketersediaan layanan dasar. Menurutnya, kondisi paling mungkin bagi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa pelayanan air minum, sanitasi, dan sampah masih belum tersedia secara besar.
“Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tahun 2023, proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak sekitar 9,1 persen. Di samping itu, perkotaan di Indonesia sebagian besar berada di wilayah pesisir sehingga rentan terhadap berbagai bencana seperti kenaikan permukaan air laut dan peningkatan intensitas bencana geologis,” ujar Pandu Gunadi.
Tidak hanya itu, kata dia, kota-kota di Indonesia juga mengalami kerentanan terhadap bencana. Oleh sebab itu, ketangguhan terhadap bencana menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan
“Saya mengharapkan agar kemitraan dan sinergi yang hadir pada acara ini dapat terus ditingkatkan dalam rangka menjawab tantangan pembangunan perkotaan di masa mendatang. Dengan adanya penciptaan pengetahuan, pengalaman serta sumber daya saling melengkapi diharapkan akan mampu menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Pandu Gunadi.
Ia menegaskan bahwa masa depan bergantung pada kemampuan kita dalam rencana dan mendesain ruang perkotaan. “Oleh karena itu, saya berharap kegiatan ini akan memicu diskusi dan mendapat gagasan-gagasan inovatif dalam peningkatan kualitas perencanaan,” tutupnya. (dh/ra)
