Wujudkan Pendidikan Inklusif, Mahasiswa IPB Buat FGD Bus Sekolah Disabilitas dengan Dishub DKI Jakarta
Lima mahasiswa IPB University melakukan focus group discussion (FGD) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk melakukan riset sosial humaniora seputar kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait bus sekolah disabilitas.
Tim yang tergabung ke dalam Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) ini beranggotakan Najma Hamidha (Ilmu Komputer), Afifah Nur Inayah (Matematika), Imam Sutarja (Ilmu Keluarga dan Konsumen), Siti Rena Handayani dan Rhizka Alifia Maryadinnisa (Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat/SKPM). Mereka didampingi oleh Prof Rilus A Kinseng, Guru Besar IPB University dari Departemen SKPM.
“Setelah sebelumnya tim kami melakukan wawancara mengenai persepsi dari orang tua siswa yang menggunakan bus sekolah disabilitas, selanjutnya kami melakukan FGD dengan pihak Dishub DKI Jakarta,” buka Siti Rena Handayani, perwakilan tim PKM-RSH.
Tujuannya, kata dia, antara lain untuk menganalisis tingkat kenyamanan bus sekolah disabilitas, mengkaji hambatan pada saat penyediaan bus dan menilai tingkat keberlanjutannya. Selain itu, FGD tersebut menjadi sarana untuk dapat memberikan rekomendasi regulasi baru serta evaluasi untuk Dishub DKI Jakarta, berdasarkan persepsi orang tua siswa pengguna bus sekolah tersebut.
Pada 25 Januari 2024 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub telah meluncurkan lima unit bus sekolah disabilitas. Bus ini ditujukan khusus untuk siswa-siswi penyandang disabilitas untuk berangkat dan pulang sekolah. Seperti bus sekolah lainnya di Jakarta, siswa-siswi tak perlu membayar untuk naik bus sekolah khusus ini.
“Oleh karena itu, dalam pertemuan ini dibahas mengenai latar belakang apa yang melandasi diluncurkannya lima unit bus sekolah disabilitas di DKI Jakarta tersebut,” sebut Rena.
Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Dishub DKI Jakarta, Ngasri menuturkan, landasan utama Pemprov DKI Jakarta dalam meluncurkan bus sekolah disabilitas adalah untuk mewujudkan kesetaraan pelayanan dan agar keamanan dan privasi para penyandang disabilitas dapat terjamin.
“Bis sekolah yang reguler sebenarnya sudah ramah disabilitas, tetapi diluncurkan kembali yang lebih khusus karena gubernur mempunyai program kesetaraan pelayanan untuk pemenuhan hak disabilitas,” ujarnya.
Selain itu, Ngasri menambahkan, diluncurkannya bus sekolah disabilitas ini dapat menjadi hal baru di Indonesia untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bentuk penyetaraan. Tentunya dengan fasilitas dan pelayanan yang memadai.
Yudistira, salah satu petugas lapangan menegaskan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menggunakan bus ini seperti disabilitas rungu, disabilitas netra, disabilitas wicara dan disabilitas daksa.
“Semua teman-teman disabilitas dapat menggunakan bus ini, karena bus ini mempunyai tali pengaman untuk kursi roda. Kemudian untuk teman-teman disabilitas yang tidak bersekolah di Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) juga diperbolehkan untuk menggunakan bus ini jika masih di dalam rute yang sama,” kata dia.
Adanya bus sekolah disabilitas di Jakarta mendapat respon positif dari masyarakat dan berdampak besar dalam mendukung pendidikan inklusif. “Harapan untuk ke depannya, dukungan yang mengalir dari berbagai pihak terus mengalami peningkatan, sehingga menjamin program ini terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa disabilitas di Jakarta,” pungkas Rina. (*/Rz)
