Pemberdayaan Perempuan dan Keadilan Gender Dorong Rombongan Pasaman Datang ke IPB University
Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim (DPMA) IPB dengan penuh antusias menyambut kunjungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pasaman.
Malida Roza, SP, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3APPKB Kabupaten Pasaman, bersama timnya, berdiskusi dengan tim DPMA IPB University dan Dr Yulina Eva Riany, dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) sekaligus pengajar di Sekolah Keluarga Berkualitas (SKB). Diskusi ini membahas potensi kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan keadilan gender melalui pendidikan informal di Kabupaten Pasaman.
“Perguruan tinggi tidak bisa berjalan sendirian dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan pencegahan stunting. Perlu adanya peran aktor dalam komitmen dan kolaborasi bersama baik dari pemerintah daerah, pebisnis, media, dan juga komunitas yang ada di masyarakat,” ungkap Nurul Amirah, SKPm, salah satu perwakilan DPMA IPB University yang hadir.
Dalam pertemuan ini, berbagai strategi dan program dirancang untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan kualitas hidup, serta mengupayakan keadilan gender. Sekolah Keluarga Berkualitas cetusan para Pakar Keluarga IPB University menjadi salah satu topik utama. Program ini diharapkan dapat memberikan pendidikan yang bermanfaat bagi perempuan-perempuan di Kabupaten Pasaman.
“Kami berharap DP3APPKB Kabupaten Pasaman dapat berkolaborasi dengan DPMA IPB University pada program Sekolah Keluarga Berkualitas sehingga menjadi langkah konkret dalam mendukung pemberdayaan perempuan melalui pendidikan informal. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Dr Yulina Eva Riany.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai program dan inisiatif yang bermanfaat bagi perempuan di Kabupaten Pasaman, serta memperkuat kerja sama antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. (*/Rz)
