Guru Besar IPB: Hampir 20 Juta Penduduk Indonesia Masih Kelaparan

Guru Besar IPB: Hampir 20 Juta Penduduk Indonesia Masih Kelaparan

Prof-Dadang-Sukandar
Riset

Sepertiga penduduk Indonesia sudah mendapatkan subsidi berupa beras untuk orang miskin (raskin). Namun, 19,4 juta penduduk Indonesia masih kelaparan atau ketidakmampuan mendapatkan akses makanan (data Riskesdas 2015). Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof.Dr. Dadang Sukandar dalam Orasi Ilmiahnya di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Darmaga (27/2). Orasi yang dibacakannya berjudul “Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Gizi Masyarakat”.

 

“Yang dimaksud kelaparan adalah dalam dua hari melewati hari-hari tanpa makan dan diikuti dengan penurunan berat badan,” ujarnya.

 

Menurutnya, upaya pemenuhan pangan dan gizi sudah dilakukan pemerintah. Misal peningkatan produksi beras pada awal tahun 1970 dengan program Bimbingan Massal (Bimas) dan kemudian swasembada beras tahun 1984. Upaya kedua adalah preventif untuk mencegah terjadinya masalah gizi dengan slogan ‘empat sehat lima sempurna’. Slogan ini kemudian direvisi menjadi Pedoman Gizi Seimbang (PGS).

 

Dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, swasembada beras dan kedelai layak diprioritaskan karena hampir 50 persen Angka Kecukupan Energi (AKE) dan protein dapat dipenuhi oleh dua komoditi ini. Selain itu, dengan masih adanya lahan sawah sekira delapan juta hektar dan ditemukannya varietas unggul padi dengan produktivitas tinggi.

 

“Potensi swasembada beras dapat diupayakan sampai tahun 2067. Perkiraannya pada tahun 2067, luas lahan sawah mencapai 10 juta hektar, produksi beras 54,4 juta ton, jumlah penduduk 552,1 juta jiwa dan kebutuhan beras 53,8 juta ton. Namun pembangunan gizi masyarakat yang menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan pangannya untuk hidup sehat tidak akan mudah terpenuhi. Tantangannya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, degradasi lahan dan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, perubahan iklim, sarana dan prasarana yang belum memadai dan lain-lain,” ujarnya.(zul)